Pemerintah Akan Turunkan Tingkat Kemiskinan ke 9%

Pemerintah Akan Turunkan Tingkat Kemiskinan ke 9%

Deretan rumah semi permanen di bantaran Sungai Ciliwung, Manggarai, Jakarta (31/10). Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan saat ini terdapat 13,5 juta penduduk Indonesia yang hidup miskin di lingkungan kumuh. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan pemerintah memiliki beberapa rencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Caranya antara lain dengan memangkas angka pengangguran, kemiskinan, ketimpangan masyarakat.

Pada 2018, pemerintah akan menurunkan tingkat pengangguran di kisaran 5,1-5,4 persen. Kemudian, tingkat kemiskinan 9-10 persen.

"Ketimpangan juga diharapkan semakin mengecil, yang ditandai dengan penurunan rasio gini menjadi 0,38. Tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan semakin meningkat tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 71,83," kata dia dalam Rapat Paripurna di DPR RI Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Untuk meraih hal itu, pemerintah akan memperkuat fungsi fiskal yakni fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Terkait penguatan alokasi, pemerintah akan memperbaiki alokasi anggaran agar lebih tepat sasaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis produktivitas, mendukung program prioritas untuk meningkatkan dan memperkuat modal dasar Indonesia.

Kemudian kualitas manusia yang makin baik serta pengelolaan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan. "Fokus alokasi anggaran adalah infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan," dia menambahkan.

Sementara perihal fungsi distribusi untuk mengurangi kesenjangan dan memperbaiki keadilan sosial ditempuh dengan meningkatkan peran pajak sebagai instrumen redistribusi pendapatan, penguatan kualitas desentralisasi fiskal. Serta, mendorong efektivitas program perlindungan sosial.

"Melalui penguatan fungsi ini diharapkan program pengentasan kemiskinan dan kesenjangan akan berjalan efektif," ujar dia.

Sementara, terkait fungsi stabilitas ditempuh dengan meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal untuk melaksanakan counter cyclical dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

"Menjaga stabilitas kondisi sosial dan politik dari tekanan gejolak ekonomi dari luar maupun dari dalam negeri," tandas dia.

 

Rekomendasi